Efektifitas Sanksi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Upah Minimum Dan Resistensi Penetapan Upah Minimum

  1. I.              PENDAHULUAN

Struktur dan tingkat upah di sebagian besar perusahaan di Indonesia ditetapkan oleh manajemen atau pengusaha. Bila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja, tingkat upah di perusahaan tersebut dapat dipengaruhi hasil negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja. Tingkat upah di Indonesia pada umumnya masih rendah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan upah pekerja, antara lain dengan terus-menerus setiap tahun meningkatkan upah minimum provinsi dan upah minimum provinsi sektoral. Ketentuan upah minimum di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956. Dewan Penelitian Pengupahan Nasioal dibentuk tahun 1969 dengan anggota terdiri dari wakil-wakil beberapa departemen, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan perguruan tinggi. Sekarang ini, upah minimum telah ditetapkan di setiap provinsi dan di beberapa kabupaten/kota, termasuk untuk beberapa sektor usaha.

Permenakertrans NOMOR: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Di merupakan unsur Tripartit yang terbentuk setiap provinsi dengan dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) dengan anggota terdiri dari wakil-wakil pemerintah daerah, kantor Departemen di daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan perguruan tinggi. Dewan Penelitian Pengupahan Daerah mempunyai fungsi :

  1. Melakukan survei dan menghitung tingkat kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang, pekerja berkeluarga dengan satu anak (K1), pekerja berkeluarga dengan dua anak (K2), dan pekerja berkeluarga dengan tiga anak (K3) dalam satu bulan;
  2. Melakukan survei terhadap kelompok perusahaan yang kurang mampu, dan menghitung kemampuan maksimum mereka untuk membayar upah;
  3. Menghitung Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan memperhatikan UMP tahun sebelumnya, tingkat kebutuhan hidup layak, kemampuan perusahaan kelompok kurang mampu, dan tingkat inflasi.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut UpahMinimum Propinsi.Sebelum otonomi daerah, DPPD mengusulkan UMP kepada Gubernur dan Gubernur mengusulkan ke Menteri Tenaga Kerja untuk ditetapkan. Sebelum ditetapkan, Menteri biasanya meminta pendapat DPPN. Sejak tahun 2002, Gubernur sendiri yang menetapkan UMP untuk daerahnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum

  1. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
  2. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.
  3. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
  4. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah
  5. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.
  6. Merupakan indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.
  1. II.           PERMASALAH
    1. Apakah efektif pemberian sanksi Pidana terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Upah Minimum ?
    2. Apakah yang menjadi permasalahan resistensi dalam penetapan Upah Minimum ?
  1. III.        PEMBAHASAN

Efektifitas Kepatuhan Pelaksanaan Upah Minimum terhadap sanksi pidana

Pasal 90 jo Pasal 185 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengisyaratkan kepada Semua perusahaan wajib melaksanakan ketentuan upah minimum. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan ketentuan UM dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam melaksanakan UM berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dar upah minimum.
  2. Dalam hal di daerah Kabupaten/Kota sudah ada penetapan UMK, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK.
  3. Dalam hal di suatu sektor usaha telah ada penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) perusahaan dilarang membayar lebih rendah dari UMSP dan UMSK tersebut.
  4. Bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan,upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
  5. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tatun.
  6. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1(satu) tahun,dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.
  7. Bagi pekerja dengan sistim kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih,upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum di perusahaan yang bersangkutan.
  8. Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:
    1. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu,upah bulanan dibagi 25(dua puluh lima).
    2. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu ).
    3. Bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor atau sub sektor, maka upah yang di berlakukan sesuai dengan UMSP atau UMSK.
    4. Dalam hal satu perusahaan mencakup beberapa sektor atau sub sektor yang satu lebih belum ada penetapan UMSP dan atau UMK untuk sektor tersebut diberlakukan UMSP atau UMSK tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
    5. Dalam hal perusahaan untuk menjalankan usahanya memerlukan pekerjaan jasa penunjang yang belum terdapat penetapan UMSP atau UMSK, maka bagi pekerja jasa penunjang diberlakukan UMSP atau UMSK tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
    6. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
    7. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja. Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.
    8. Dengan kenaikan upah minimum, para pekerja harus memelihara prestasi kerja sehingga tidak lebih rendah dari prestasi kerja sebelum kenaikan upah.
    9. Ukuran prestasi kerja untuk masing-masing perusahaan dirumuskan bersama oleh pengusaha dan pekerja atau Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan yang bersangkutan.
    10. Dalam hal tingkat prestasi kerja tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada point 15, pengusaha dapat mengambil tindakan kepada pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Sanksi Administrasif  terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan Upah minimum Dinas Tenaga kerja terkait dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum dengan memberikan imbauan dan anjuran melalui sosialisasi.

Sanksi administratif, dapat juga misalkan penutupan usaha sampai pencabutan surat izin kalau hal itu tidak diindahkan oleh perusahaan.

Pasal 190

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, ada beberapa upaya yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan mengajukan penanguhan tidak mampu membayar upah minimum.

Pengajuan Penangguhan

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada Pasal 19, 20 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-226/Men/2000 Tentang Perubahan Pasal 1,Pasal 3,Pasal 4,Pasal 8,Pasal,11,Pasal20,Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum jo Kepmenakertrans RI No.231/Men/2003. Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, ketentuan sebagai berikut :

  1. Bagi perusahaan yang ada SP/SB didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan SP/SB yang didukung oleh mayoritas pekerja di perusahaan yang bersangkutan;
  2. Bagi perusahaan yang belum ada SP/SB yang didasarkan atas kesepakatan pengusaha dengan yang mewakili lebih dari 50% pekerja menerima upah minimum. Kesepakatan tersebut dilampiri :
    1. salinan akte pendirian perusahaan
    2. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasanpenjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
    3. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2(dua) tahun terakhir;
    4. data upah menurut jabatan pekerja;
    5. jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
    6. surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk melaksanakan upah minimum yang baru setelah berakhirnya waktu penangguhan.
    7. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan tersebut atas biaya perusahaan.
    8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point b, angka 2, angka 3, dan point c, tidak diwajibkan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sampai dengan 100 (seratus) orang.
    9. Permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah c.q Kepala Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah.
    10. Persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum diberikan kepada pengusaha dalam bentuk:
      1. membayar upah terendah, tetap sesuai ketetapan upah minimum yang lama atau
      2. membayar lebih rendah dari upah minimum yang baru atau
      3. menangguhkan pembayaran upah minimum yang baru secara bertahap
      4. Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterima secara lengkap permohonan penangguhan upah minimum.
      5. Apabila waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g telah terlampaui dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan dianggap telah disetujui.
      6. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian perusahaan yang bersangkutan dapat membayar upah yang biasa diterima pekerja.
      7. Dalam hal permohonan penanggulangan ditolak,upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja serendahrendahnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.

Resistensi dalam penetapan Upah Minimum

Nilai KHL merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.

Instansi yang bertanggung jawab memperbaiki Upah Minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Per-17/Men/VIII/2005 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layakadalah Dewan Pengupahan bertanggung jawab melakukan kajian studi mengenai Upah Minimum yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur, Walikota/Bupati masing-masing daerah. Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Penetapan Upah Minimum Setiap tahunnya menjadi permasalaha baru antara Pemerintah, Pengusaha dan Buruh, hal ini tentunya di pengaruhi oleh banyak faktor. Semangat yang diharapkan adalah Peningkatan kesejahteraan melalui penetapan upah minimun yang layak merupakan harapan dari setiap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja.

Semangat dari penetapan upah minimum saat ini masih diatur Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak diharapkan proses penetapan upah minimun yang layak dapat menguntungkan pengusaha maupun pekerja/buruh.

Pemerintah dalam hal ini Menakertrans dalam rangka untuk mendorong penetapan UMP tahun 2012, telah menetapkan Surat Edaran Menakertrans No. SE.07/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2012 yang bertujuan untuk menegaskan kembali peran penting Dewan Pengupahan Provinsi/Kota/Kabupaten dalam proses penetapan upah minimum yang tentunya telah mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha dan tingkat kehidupan daerah masing-masing.

Secara esensial, kebutuhan hidup manusia yang paling dasar harus memenuhi tiga hal, yaitu : 1). Kebutuhan Fisik (makanan dan minuman, tempat tinggal, kesehatan, dsbnya); 2). Kebutuhan Non-Fisik (pendidikan, rekreasi, dsbnya); dan 3). Kebutuhan Sosial (yaitu, kebutuhan manusia untuk berkembang biak atau berkeluarga. Hal ini merupakan kebutuhan sosial manusia yang paling mendasar). Pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut, merupakan jaminan atas kualitas paling dasar dari hidup setiap manusia.

Perbedaan Hasil Survei KHL

Penetapan hasil survei terkait dengan KHL banyak masalah dan tidak jujur dalam pola penetapannya, banyak manipulasi data. Survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan berbeda dengan hasil survei KHL yang dilakukan kalangan buruh meskipun lokasi survei sama. Hal ini yang dapat menimbulkan perlawanan dan kontra terhadap penetapan upah minimum yang akan ditetapkan

Semestinya dasar yang menjadi penetapahn hasil survei besaran KHL lebih banyak menjadi wewenang Badan Pusat Statistik, mengingat petugas BPS memiliki keahlian dalam melakukan survey. Sedangkan unsur buruh dan pengusaha yang terlibat dalam survei hanya menjadi pembanding, sehingga dalam penetapan hasil survei KHL tidak ada keharusan ditandatangani oleh wakil pekerja maupun pengusaha, namun sudah dinyatakan sah jika ditandatangani BPS.

Lampiran I

Upah Minimum Provinsi Tahun 2012

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2012 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang sebelumnya telah melakukan proses survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).  Secara nasional, UMP tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3% hingga 19% dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012

Berikut adalah rincian Upah Minimum Propinsi (UMP) di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

NO. PROVINSI 2011 (dalam Rupiah 2012 (dalam Rupiah KHL (dalam Rupiah) KETERANGAN
SK.GUBERNUR Tanggal SK
1 Nanggroe Aceh D. 1,350,000 1,400,000 SK No.76 Tahun 2011 22 Desember 2011
2 Sumatera Utara 1,035,500 1,200,000 1,035,028 188.44/988/KPTS/2011 17 November 2011
3 Sumatera Barat 1,055,000 1,150,000 1,153,456 SK Gub Nomor 840 – 479 – 2011 26 Oktober 2011
4 Riau 1,120,000 1,238,000 1,312,888 Sk No.48 Tahun 2011 01 November 2011
5 Kepulauan Riau 975,000 1,015,000 SK No.554 Tahun 2011 12 Desember 2011
6 Jambi 1,028,000 1,142,500 1,143,576 5621/Kp.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2011 29 November 2011
7 Sumatera Selatan 1,048,440 1,195,220 1,311,000 SK No.757/KPTS/DISNAKERTRANS/2011 24 Oktober 2011
8 Bangka Belitung 1,024,000 1,110,000 1,540,330 SK No.188.44/965.a/TK.T/2011 21 November 2011
9 Bengkulu 815,000 930,000 884,289 S.33.a.XIV tahun 2011 31 Oktober 2011
10 Lampung 855,000 975,000 SK.Gub. G/757/III.05/HK/2011 29 Desember 2011
11 Jawa Barat 732,000 SK Gub. 561/KEP.1540-BANGSOS/2011 (UMK se-JABAR) 24 November 2011
12 Dki Jakarta 1,290,000 1,529,150 SK No.117 tahun 2011 28 November 2011
13 Banten 1,000,000 1,042,000 1,108,000 561/Kep.828-Huk/2011 28 Oktober 2011
14 Jawa Tengah 675,000 561.4/73/2011 (UMK Se-JATENG) 18 November 2011
15 Yogyakarta 808,000 892,660 862,391 No. 289/KEP/2011 23 November 2011
16 Jawa Timur 705,000 Per.Gub. Nomor 81 Tahun 2011 (UMK Se-JATIM) 20 November 2011
17 Bali 890,000 967,500 1,130,779 Per Gub. No.106 Tahun 2011 21 November 2011
18 Nusa Tenggara Barat 950,000 1,000,000 SK Nomor.658 Tahun 2011 14 Desember 2011
19 Nusa Tenggara Timur 850,000 925,000 1,164,204 SK No.239/KEP/HK/2011 18 November 2011
20 Kalimantan Barat 802,500 900,000 SK Gub. Nomor.506 /KESSOS/ 2011 17 Oktober 2011
21 Kalimantan Selatan 1,126,000 1,225,000 1,227,000 188.44/0548/KUM/2011 21 Oktober 2011
22 Kalimantan Tengah 1,134,580 1,327,459 1,720,414 26 TaHUN 2011 10 Agustus 2011
23 Kalimantan Timur 1,084,000 1,177,000 1,531,458 SK Gub. No.561/K.723/2011 15 November 2011
24 Maluku 900,000 975,000 1,739,000 409 Tahun 2011 24 Oktober 2011
25 Maluku Utara 889,350 960,498 1,903,311 SK No.259/PKTS/MU/2011 2 Desember 2011
26 Gorontalo 762,500 837,500 1,099,222 SK No. 315/12/XI/2011 14 November 2011
27 Sulawesi Utara 1,050,000 1,250,000 PerGub No.29 Tahun 2011 12 Desember 2011
28 Sulawesi Tenggara 930,000 1,032,300 1,232,820 PerGub No.44 Tahun 2011 31 Oktober 2011
29 Sulawesi Tengah 827,500 885,000 900,000 561/242/DISNAKERTRANS-G.ST/2011 1 November 2011
30 Sulawesi Selatan 1,100,000 1,200,000 1,161,395 SK Gub.No.3553/XI Tahun 2011 9 November 2011
31 Sulawesi Barat 1,006,000 1,127,000 SK Gub No. 409 Tahun 2011 8 Desember 2011
32 Papua 1,403,000 1,515,000 Proses Gubernur 31 Oktober 2011
33 Papua  Barat 1,410,000 1,450,000 1,800,000 561/155/X/2011 19 Oktober 2011

Keterangan :

  1. Provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan UMP
  2. Provinsi Jawa Barat tidak menetapkan UMP
  3. Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan UMP

Sumber

Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s